FacebookTwitterGoogle+PinterestShare

Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI), bekerja sama dengan pemerintah kota Depok menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Studi Kelayakan Manajemen Pengolahan Limbah Elektronik di Kota Depok” pada hari kamis, tanggal 27 September 2018. Acara yang bertempat di Hotel Margo Depok didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI dan didukung oleh CIM (Centre for International Migration and Development).

Acara ini dihadiri oleh Bapak Banu Muhammad (Ketua Tim Ahli Sinergitas kota Depok), Ibu Widyati Riyandari (Ketua Bappeda kota Depok), Ibu Etty Suryahati (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Prof. Enri Damanhuri (Institut Teknologi Bandung) dan Dr.rer.pol Romadhani Ardi (Fakultas Teknik Universitas Indonesia). Turut hadir beberapa instansi terkait tentang pengelolaan limbah diantaranya: Sonia Buftheim (Tim sinergitas Zero Waste, NGO Zero Waste, Bapak Wawan Budiawan (PT. Multi Mandiri Lestari), dan Lapak Sampah Indonesia.

“Kota Depok sebagai kota metropolitan mengalami perkembangan penduduk yang mencapai 3,34% per tahun. Angka tersebut termasuk tertinggi kedua setelah kota Bekasi di provinsi Jawa Barat,” ungkap Etty Surhayati. “Hal ini menyebabkan pesatnya peningkatan penumpukan sampah di kota Depok.  Menurut data, Kota Depok memproduksi sekitar 1.578 ton sampah per hari dan hanya 800 ton yang dapat dikelola. Sementara, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok telah melebihi kapasitas daya tampung sampah”, lanjutnya.

Salah satu limbah yang masih sulit ditangani adalah limbah elektronik (e-waste). “Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa peralatan elektronik dapat menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan hidup mengingat jumlah limbah yang semakin banyak seiring perkembangan teknologi. Saat ini bahkan ditemukan senyawa berbahaya seperti PDBE pada air susu ibu yang merupakan dampak dari penanganan limbah elektronik yang tidak tepat,” ungkap Prof. Enri Damanhuri. The Global E-Waste Monitor 2014 menyebutkan, setiap orang Indonesia rata-rata membuang limbah elektronik sekitar tiga kilogram per tahun, atau secara total jumlahnya mencapai 745 kiloton yang merupakan terbesar di Asia Tenggara.

Dengan tujuan untuk memetakan potensi dan menemukan peluang membangun sistem pengelolaan limbah elektronik di kota Depok, Dr. Romadhani Ardi dan tim melakukan kajian terhadap masyarakat Kota Depok. “Secara rinci, terdapat tiga buah studi yang dibahas, yaitu: Studi mengenai aktor atau stakeholder yang berperan dalam rantai pasok e-waste di kota Depok, studi mengenai pola perilaku membuang e-waste masyarakat di kota Depok, dan Studi kelayakan finansial implementasi program pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang berkelanjutan di Kota Depok”, jelas Dr. Romadhani Ardi terkait hasil kajian timnya.

Dr. Romadhani Ardi menjelaskan bahwa beberapa aktor yang berperan penting terhadap pertumbuhan limbah elektronik, yaitu: konsumen barang elektronik sekaligus sebagai produsen limbah elektronik yang tersebar dalam rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah, jasa perbaikan barang elektronik, pemulung yang mencari nilai ekonomis dari limbah, pengepul barang bekas, tempat penjualan barang bekas dan sektor informal (pelaku usaha yang melakukan pembongkaran terhadap limbah elektronik yang mana dapat menghasilkan nilai ekonomis dari unsur berharga yang terdapat dalam barang elektronik). Beliau berpendapat bahwa selain aktor, pola perilaku masyarakat kota Depok menjadi hal penting lainnya untuk diperhatikan. Faktor sosio-demografi, sosio-psikologis, technical organization dan variable study-specific mempengaruhi perilaku masyarakat untuk memilah e-waste (kebiasaan menyimpan, menjual kembali, menyumbangkan, mendaur ulang atau membuang limbah elektronik mereka). Kelayakan finansial juga menjadi hal berikutnya yang dikaji. Berdasarkan data yang didapatkan, kelayakan finansial dari implementasi pengelolaan limbah elektronik di kota Depok dapat memberikan keuntungan walaupun baru dalam skala proyek percontohan.

Namun implementasi sistem dalam skala regional Depok masih dirasa tidak dapat memberikan keuntungan sehingga menimbulkan potensi kerugian dan tidak layak untuk menjalankan sistem tersebut. Berdasarkan analisa skenario yang dilakukan oleh Dr. Romadhani dan tim, ditemukan bahwa sistem bisa saja mendapatkan keuntungan apabila terdapat pendanaan yang berkelanjutan baik dari subsidi pemerintah maupun pihak swasta yang menggunakan mekanisme EPR (Extended Producer Responsibility). Bapak Romadhani menambahkan bahwa implementasi untuk skala kota Depok otomatis akan memerlukan dana yang besar mengingat banyaknya daerah dan jumlah masyarakat. (Humas FTUI)