Pembangunan infrastruktur dipandang sebagai pondasi guna menciptakan pemerataan ekonomi, membangun konektivitas serta meningkatkan daya saing bangsa di kelas dunia. Proyek infrastruktur di Indonesia saat ini sedang menjadi prioritas kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 (BAPPENAS, 2017). Beberapa proyek insfrastruktur yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta telah dilaksanakan dengan menggunakan metode kontrak design build, karena dipandang sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan pentingnya percepatan penyelesaian suatu proyek karena dapat memberikan efisiensi baik dari sisi waktu dan biaya.

Pada saat globalisasi telah terjadi di segala bidang, maka persaingan di bidang konstruksi semakin meningkat, terutama karena para pesaing di bidang ini yang datang dari luar negeri memiliki kemampuan teknik dan penanganan masalah kontraktual yang handal secara jujur harus di akui, sudah lebih tinggi dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh rata-rata penyedia jasa kontruksinasional baik konsultan maupun kontraktor. Diperlukan adanya kebersamaaan stakeholder sektor konstruksi untuk memahami bahwa pembinaan bagi kontraktor nasional merupakan suatu keharusan untuk menghadapi era global, karena diperlukan suatu dukungan bagi kontraktor nasional oleh pemerintah dengan pembuatan prosedur, aturan-aturan yang mendukung, dan system informasi yang terinovasi, untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kinerja pada proyek infrastruktur.

Pada dasarnya sebuah proyek konstruksi memiliki perjanjian/kontrak yang mengikat yang dibuat untuk meminimalkan terjadinya konflik, oleh karena itu diperlukan kontrak yang tepat untuk mengalokasikan risiko antara owner, kontaktor dan konsultan (Maher, 2012). Perbedaan presepsi di antara pihak ini yang sering menjadi konflik, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini akan berubah menjadi sengketa. Sengketa adalah salaah satu faktor utama yang mencegah berhasilnya penyelesaian proyek konstruksi yang memerlukan proses klaim (Cakmak  2014). Proses lahirnya sengketa didunia konstruksi dapat muncul jika klaim yang di ajukan tidak dapat di selesaikan, sedangkan klaim terjadi karena tidak di kelolanya konflik secara efektif, konflik terjadi ketika risiko konstruksi tidak di bagi secara seimbang. Untuk menghindari sengketa yang terjadi karena adanya perubahan, sangat penting bagi kontraktor untuk mengajukan klaim sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan mengikuti prosedur yang komprehensif untuk pelacakan dan mengelola klaim yang diajukan oleh kontraktor (Bakhary, 2015).

Dr. Kemala Hayati berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan para penguji yang terdiri dari:
Dr.Ir. Hendri Dwi Saptioratri Budiono M.Eng
Ir.R. Jachrizal Sumabrata, M.Sc (Eng), Ph.D
Prof. Dr. Ir. Krisna Mochtar, M.Sc
Prof. Chaidir Anwar Makarim, MSc.,Ph.D
Dr. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc.,Ph.D.
Leni Sagita, MT, Ph.D.

dengan Promotor:
Prof. Dr .Ir. Yusuf Latief, M.T

dan Ko-Promotor:
Dr. Achmad Jaka Santos A.SH,LL.M

FacebookTwitter
X