Zona Integritas FTUI

PERANCANGAN FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (BBM)

Dalam rangka mewujudkan visi untuk menjadi institusi pendidikan dan keteknikan yang unggul dan berdaya saing global, FTUI berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat andil dalam pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Selain itu, FTUI juga berusaha untuk mewujudkan visi Entrepreneur FTUI Unggul Berdampak dengan cara Kolaborasi Multidisiplin berbasis Produktivitas sehingga dapat menciptakan FTUI yang Unggul dan Berdaya Saing Global. Hal ini mendorong FT UI untuk mampu menciptakan iklim akademik di bidang keteknikan yang sesuai visi.

Visi dan Misi FTUI

Visi FTUI :

Menjadi Fakultas Teknik yang unggul, berdaya saing global, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa dan dunia melalui pendidikan berkualitas, riset inovatif, kewirausahaan yang tangguh, serta tata kelola yang baik dan transformasi budaya yang berkelanjutan.

Visi FTUI Unggul – Berdaya – Berjaya – Berbudaya
Berdaya: Pendidikan Berkualitas, Riset Inovatif.
Berjaya: Kewirausahaan yang Tangguh dan Berdaya Saing Global
Berbudaya: Tata Kelola yang Baik dan Transformasi Budaya yang Berkelanjutan

Misi FTUI :

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan keteknikan yang inklusif, adil, dan berstandar internasional.
Menghasilkan riset dan inovasi keteknikan yang berdampak tinggi untuk menjawab tantangan global dan nasional.
Memberdayakan kewirausahaan di kalangan sivitas akademika melalui program pendidikan dan riset yang memfasilitasi lahirnya startup teknologi dan industri yang inovatif.
Meningkatkan daya saing global Fakultas Teknik UI dengan memperkuat kolaborasi internasional dalam pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Memperkuat tata kelola yang baik dan melakukan transformasi budaya yang adaptif.

Dokumen Zona Integritas

Pakta Integritas FT UI

SK Agen Perubahan & Role Model

SK Standar Pelayanan Publik

Maklumat Pelayanan FT UI

Kebijakan Konsumsi Sidang di FTUI

Sistem Informasi Pelayanan dan Pengaduan Publik

Pengimplementasian upaya Fakultas Teknik diawali dengan membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini berhubungan dengan maraknya kasus KKN yang terjadi di Indonesia sehingga mempengaruhi kepercayaan publik. Birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN dilakukan oleh FTUI dengan menerapkan Wilayah Zona Integritas di lingkungan fakultas. Adapun sasaran dari penerapan Zona Integritas ini adalah terciptanya tata kelola dan budaya birokrasi anti korupsi serta sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Selain itu, FTUI juga membentuk Tim Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Zona integritas ini akan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam membangun WBK-WBBM dengan fokus pada 6 pengungkit.

MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

TATA LAKSANA

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen SDM bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

PENGAWASAN

Penguatan pengawasan dilaksanakan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.